GM – Kota Gorontalo – Di Penghujung tahun 2022, Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Gorontalo Economic Outlook Tahun 2022. Mengusung tema “Potensi dan Tantangan Kemandirian Fiskal Gorontalo dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, acara itu digelar di Aula KPw BI Gorontalo. Jumat (16/12/2022).
Kegiatan itu dirangkaikan dengan diseminasi hasil penelitian tentang Derajat Kemandirian Fiskal serta Pengaruhnya terhadap Indikator Ekonomi Makro dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. Penelitan itu merupakan kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Gorontalo.
Desiminasi penelitian disampaikan Ketua ISEI Gorontalo, Hais Dama. Penelitian menyorot pada kondisi ketergantungan finasial Gorontalo kepada pemerintah pusat, untuk membiayai seluruh pembangunan yang dilaksanakan di Gorontalo. Khususnya terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dan tingkat kemiskinan di Gorontalo.
Dari hasil penelitian yang dilakukan tim tersebut, diperoleh kesimpulan Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) regional Provinsi Gorontalo, masih berada dalam posisi belum mandiri (Zona Merah) untuk periode 2010-2021. Tetapi dari hasil penelitan itu menyebutkan, trendnya membaik dari tahun 2017 hingga 2021.
Khusus Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo Derajat Kemandirian Fiskalnya mulai bergeser ke kategori menuju kemendirian di tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021.
Hal itu terlihat dari peta indeks kemendarian fiskal kabupaten-kota, selain kota Gorontalo, seluruh kabupten di Gorontalo berwarna merah, yang menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada Pendapatan transfer Pemerintah Pusat.
“Pada tahun 2022, 80% anggaran APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Gorontalo, berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD). Menurunnya transfer pemerintah pusat ke daerah seperti Gorontalo akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian,” ungkap Rony Widijarto Purubaskoro.
“Sebagai contoh, daerah yang memiliki pangsa perekonomian terbesar pada sektor pertanian, sebesar 38%, dengan pangsa terbesar yaitu subsektor tanaman pangan, ketersediaan jagung berperan penting terhadap kinerja sektor pertanian,” imbuhnya mencontohkan.
Dalam sesi diskusi, Hais Dama memaparkan bahwa DAU dan DAK berpengaruh POSITIF dan signifikan terhadap PAD periode 2010-2021. Hanya Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo yang memiliki PAD di atas rata-rata, sementara semua kabupaten berada di bawah rata rata. Koefisien determinasi 0.982277, perubahan DAU dan DAK dapat mendeskripsikan perubahan PAD 98,23%.
Selai itu, kemandirian fiskal (KF) berpengaruh NEGATIF terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dalam semua periode, tetapi terjadi heteroskedastisitas artinya peningkatan KF berdampak menurunkan pengangguran.
KF berpengaruh POSITIF terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di semua periode, peningkatan KF berdampak signifikan dalam menaikan TPAK. KF berpengaruh POSITIF terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di semua periode tetapi terjadi autokorelasi artinya peningkatan KF menaikkan IPM.
KF berpengaruh POSITIF terhadap KEMISKINAN periode 2010-2019 tetapi NEGATIF terhadap periode 2010-2021, tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik atau Best Lineat Unbiased Sstimator (BLUE) pada semua periode, artinya peningkatan KF dalam kondisi ekonomi normal justru meningkatkan angka kemiskinan. Sebaliknya KF di era terdampak COVID-19 justru menurunkan kemiskinan.(*as)
