GM – Bone Bolango – Di bawah kepemimpinan Hamim Pou dan Merlan S. Uloli, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Pengharagaan itu merupakan yang ke 10 kali berturut-turut selama kepemimpinan mereka di Bone Bolango.
Rasa gembira penuh haru pun terpancar dari wajah Bupati Bone Bolango Hamim Pou dan Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli, yang turut didampingi oleh Ketua DPRD, Halid Tangahu serta para pimpinan OPD.
Hal itu terlihat jelas ketika mereka menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi Rahmatullah di Auditorium BPK. Rabu (17/5/2023).
Mereka pun meluapkan rasa gembira tersebut dengan sujud syukur sesaat setelah melaksanakan salat dzuhur di Mushollah BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Hamim Pou saat diwawancarai mengungkapkan kunci keberhasilan Kabupaten Bone Bolango dalam menyabet WTP 10 kali berturut-turut. Hal itu tidak lepas dari kerjasama serta kekompakan dari seluruh staf, Organisasi Perangkat Daerah, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam mengelola APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sadar semua itu adalah uang rakyat atau uang negara. Maka kami pun berkomitmen untuk mengelola dan menggunakannya dengan sebaiknya,” ungkap Hamim.
Keterbatasan Anggaran
Dia juga mengatakan, di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa fokus menggunakan anggaran daerah untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Anggaran kita terbatas. Bahkan BPK pernah mengatakan anggaran perjalanan dinas di Bone Bolango rendah. Namun semua itu harus kami kelola dengan baik, sehingga akan berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan rakyat,” kata Hamim.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi Rahmatullah, menjelaskan pihaknya dalam melakukan pemeriksaan selalu menjunjung tinggi nilai integritas, indenpendensi, netralitas serta tidak ada intervensi politik yang mempengaruhi proses pemeriksaan.
“Saya ingatkan opini WTP ini bukanlah sebuah penghargaan, namun merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan,” tandasnya. (*as – Tim Redaksi IKP/Humas/Kominfo)
