GM – Bone Bolango – Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli menegaskan pentingnya sinergitas dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

GM – Bone Bolango – Buku yang berjudul ‘Belajar Dari Bone Bolango. Mengkaji Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan’ mendapat respon positif dari berbagai kalangan, usai diluncurkan pada kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Senin (27/3/2023).

GM – Bone Bolango – Disertasi berjudul ‘Belajar Dari Bone Bolango. Mengkaji Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan’, milik Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang dibukukan, akan dibuat menjadi buku digital oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

GM – Bone Bolango – Disertasi Bupati Bone Bolango Hamim Pou, akan menjadi salah satu koleksi buku di perpustakaan nasional Indonesia. Desertasi yang ditulis saat dirinya menempuh pendidikan Doktor Pertamian di Universitas Brawijaya Malang itu, mengupas tentang kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan yang akan gagal, jika subyek sasarannya tidak terindentifikasi secara spesifik.

GM – Bone Bolango – Menekan angka stunting dan kemiskinan menjadi dua hal yang terus digenjot Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango. Berbagai upaya terus dilakukan pemkab, untuk menurunkan angka keduanya. Seperti pembentukan tim satuan tugas, menggelar berbagai rapat koordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan studi tiru ke daerah lain.

GM – Kota Gorontalo – Badan Pusat Statistik (BPS) Provins Gorontalo mencatat, Rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua setelah beras, terhadap garis kemiskinan di daerah pedesaan yang ada di Gorontalo September 2022. Dengan kata lain, masyarakat miskin di pedesaan yang ada di Gorontalo umumnya mengolokasikan pendapatannya untuk membeli beras yang pertama, dan keduanya adalah rokok kretek filter.

GM – Kota Gorontalo – Sudah semestinya, pembangunan suatu daerah sebaiknya dapat dibiayai sendiri oleh keuangan daerah, dengan bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pada kenyataannya masih banyak daerah mengantungkan keuangnya pada kucuran dana dari pemerintah pusat, pasalnya PAD yang mereka peroleh, salah satunya dari pajak, tidaklah mencukupi untuk membiayai pembangunan.