GM – Kota Gorontalo – Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Hal itu supaya kembali ke sasaran lebih awal, sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap dampak rambatan gejolak global, serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Bank Indonesia akan secara konsisten melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur (well-callibrated), perencanaan yang matang (well-planned), dan dikomunikasikan secara transparan (well-communicated) untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal, yaitu pada semester I 2023. Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti, dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai (data dependent).
Terkait makroprudensial, di tahun 2023 nanti, bank Indonesia akan menempuh kebijakan makroprudensial longgar, akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor prioritas dan UMKM, guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau.
Di era digitalisasi saat ini, terutama terkait dengan sistem pembayaran, BI di tahun depan akan mengambil kebijakan digitalisasi sistem pembayaran, berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa, terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital. Kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah, sebagaimana “white paper” yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022.
Selanjutnya untuk menjaga perekonomian nasional, Bank Indonesia menetapkan Kebijakan Pendalaman Pasar Uang. Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 juga ditempuh, untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan, pembangunan pasar uang yang modern dan berstandar internasional, serta pengembangan instrumen pembiayaan termasuk pengembangan keuangan berkelanjutan.
Tahun depan BI tidak lupa membuat Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau. Program-program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pada UMKM dan ekonomi keuangan Syariah, juga terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
Lima arah kebijakan Bank Indonesia tersebut akan diperkuat dengan koordinasi erat bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mitra strategis melalui TPIP dan TPID, serta GNPIP di berbagai daerah, untuk mendukung pengendalian inflasi.
Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), juga terus diperkuat dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.
Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya di bidang keuangan, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Sinergi erat dengan Pemerintah juga ditempuh untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, khususnya pada jalur integrasi keuangan.(*as)
