Gubernur Sumbar: Pelaksanaan program perumahan perlu data akurat

0
1 views
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (ANTARA/ist)

GLOBALMEDIA.ID, Padang – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan program perumahan dan kawasan pemukiman yang menjadi salah satu program prioritas nasional membutuhkan kelembagaan yang solid didukung data dan informasi yang akurat sehingga tepat sasaran.

“Kelembagaan seperti Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) tentu sangat penting. Tetapi di samping itu data dan informasi yang akurat juga akan sangat mempengaruhi,” katanya.

Ia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di Padang, Kamis, (08/10).

Menurutnya, Kelompok Kerja (Pokja) harus menjadi wadah tempat menciptakan sinergi antar lintas sektor atau pemangku kepentingan dalam pembangunan permukiman yang layak bagi masyarakat.

“Namun keberhasilan perencanaan dan pembangunan juga bergantung pada kualitas data. Karena itu, kelembagaan terintegrasi perlu didukung dengan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

“Artinya, data dan informasi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman perlu disusun secara kolektif dan terintegrasi pula sehingga tidak menghambat dalam tahapan atau mekanisme penerima bantuan perumahan,” lanjutnya.

Menurut dia, Sumbar merupakan salah satu provinsi yang kaya potensi, namun tidak ada juga jaminan seluruh masyarakatnya hidup berkecukupan, apalagi sejahtera.

“Masih cukup banyak masyarakat Sumbar yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan belum memiliki rumah sama sekali. Ini tentu harus mendapatkan perhatian bersama,” katanya.

Selayaknya jika ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka terlebih dulu wajib dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya perumahan sebagai tempat tinggalnya.

“Kalau bicara masalah perumahan maka banyak masalahnya. Sebab tidak sedikit masyarakat kita yang memiliki rumah tapi jauh dari standar untuk kehidupan,” ucapnya.

Perumahan merupakan salah satu sektor strategis untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan rumah juga sebagai suatu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi strategis dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian nilai-nilai budaya dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi urusan prioritas pemerintah daerah.

“Tentunya dengan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan gambaran perlunya upaya dan komitmen yang konsisten serta kerja keras semua pihak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan aksebilitas masyarakat dalam memperoleh rumah layak huni bagi masyarakat,” harapnya.

Target penanganan hanya akan tercapai apabila ditangani secara bersama, rumah layak huni merupakan impian masyarakat yang tentunya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama untuk mewujudkannya, pemerintah, pengembang, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan semua pihak terkait secara sinergi dan sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Ia mengimbau seluruh anggota Pokja-PKP Kabupaten/Kota se-Sumbar yang hadir dalam rakor terus meningkatkan kapasitas, pemahaman dan tanggungjawab serta kepeduliannya untuk kerja bersama secara bersinergi membangun sektor perumahan dan kawasan permukiman baik sebagai aparatur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi pengembang, dunia usaha, pemerhati maupun lembaga swadaya masyarakat.

“Saya juga minta pada Pokja PKP dapat berkoordinasi ke pusat maupun daerah, karena hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan impian dan harapan masyarakat,” katanya.(ANT)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini